Pilkada 2018, Ini Syarat Wajib yang Harus Dipenuhi Parpol ... KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) menggelar Rapat Koord...
KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pilkada 2018, di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Kamis (4/1/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik (parpol) dan gabungan parpol yang mendaftarkan pasangan calon (paslon) dalam pilkada 2018 secara kumulatif wajib menyerahkan empat dokumen syarat pencalonan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Ilham S aputra menyebutkan, empat dokumen tersebut yaitu dokumen B-KWK Parpol, B.1-KWK Parpol, B.2-KWK Parpol, dan B.3-KWK Parpol.
"Dokumen yang wajib pertama syarat pencalonan. Kedua, keputusan DPP parpol tentang persetujuan paslon. Ketiga, surat pernyataan kesepakatan parpol dalam pencalonan. Terakhir, surat kesepakatan antara parpol dan paslon," kata Ilham dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pilkada 2018, di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Lebih lanjut Ilham mengatakan, paslon yang didaftarkan oleh parpol atau gabungan parpol sendiri juga wajib menyerahkan syarat calon.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.
(Baca juga : Hari Ini, KPU Gelar Rakor dengan DPP Parpol Bahas Pilkada 2018)
Syarat calon ini wajib ada dan keabsahannya diteliti pada masa penelitian. Jika belum memenuhi syarat, maka dapat dilengkapi pada masa perbaikan.
Lantas baga imana jika pengurus parpol sesuai tingkatannya, misalnya DPD/DPW, tidak mendaftarkan pasangan calon?
"Maka DPP parpol dapat mendaftarkan pasangan calon tersebut," kata Ilham.
Dokumen pendaftarannya harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, atau sebutan lain.
Akan tetapi, pendaftarannya dilakukan oleh petugas parpol di daerah yang menggelar pilkada, yang diberi mandat.
KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota akan membuka pendaftaran dari tanggal 8 Januari 2018 hingga 10 Januari 2018.
Sementara, KPU RI (pusat) membuka pojok layanan untuk tahapan ini di Ruang Helpdesk Terpadu lt.1, Kantor KPU.
Kompas TV KPU meminta peserta Pilkada dari TNI, Polri ataupun PNS mengundurkan diri. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Pilkada Serentak 2018
Berita Terkait
KPU: Diskualifikasi Bisa Bikin Efek Jera Pengguna Isu SARA, tetapi..
Ini Catatan untuk KPU RI agar Pilkada Serentak 2018 Sukses
Tangkal Kampanye SARA, Kominfo Diminta Jadi Mitra KPU dan Bawaslu
Cegah Kecurangan, KPU Akan Publikasi Data Suara Pemilu Sejak dari TPS
Hingga 2019, KPU Targetkan Setiap Satuan Kerja Punya Satu Tenaga Ahli
Terkini Lainnya
Jokowi Janji Revitalisasi Keraton dan Kerajaan yang Rusak
Nasional 04/01/2018, 18:34 WIB
Pilkada 2018, Ini Syarat Wajib yang Harus Dipenuhi Parpol Pengusung
Nasional 04/01/2018, 18:28 WIB
Saat Megawati Setir VW Kodok dan Hilang dari Kawalan Paspampres
Nasional 04/01/2018, 18:22 WIB
21 Pedagang Pasar Gembrong Sewa Kios di Pasar Cipinang Besar
Megapolitan 04/01/2018, 18:22 WIB
Koalisi Pimpinan Arab Saudi Serang Yaman dalam 24 Jam, 48 Orang Tewas
Internasional 04/01/2018, 18:16 WIB
PDI-P: Kami Tidak Pernah Melodramatik, Beda dengan yang di Sana
Nasional 04/01/2018, 18:15 WIB
Prabowo, Alasan PKS Sungkan Tarik Pangkostrad Jadi Kader
Nasional 04/01/2018, 18:13 WIB
Penyelundupan Ganja 1,3 Ton Diduga Memanfaatkan Momen Tahun Baru
Megapolitan 04/01/2018, 18:07 WIB
Irjen Safaruddin Akan Mundur dari Polri jika Resmi Mendaftar Pilkada Kaltim
Nasional 04/01/2018, 18:03 WIB
Selundupkan Sabu Lebih dari Rp 2 Miliar, Kurir Dapat Upah Rp 15-20 Juta
Regional 04/01/2018, 18:00 WIB
Mobil Boks Dimodifikasi untuk Angkut 1,3 Ton Ganja
Megapolitan 04/01/2018, 18:00 WIB
"Setiap Hari Kami Tempur dengan PKL Tanah Abang, Dicibir sampai Diludahi..."
Megapolitan 04/01/2018, 17:57 WIB
PVMBG Turunkan Radius Bahaya Gunung Agung Menjadi 6 Kilometer
Regional 04/01/2018, 17:53 WIB
Jokowi Janji Tindak Lanjuti Keinginan Raja dan Sultan
Nasional 04/01/2018, 17:51 WIB
