Segera Revisi UU Parpol, Menkumham Tak Boleh Lagi Keluarkan SK

Segera Revisi UU Parpol, Menkumham Tak Boleh Lagi Keluarkan SK Babel Banten Bengkulu Jabar Jakarta Jateng Jatim Kalbar Kalteng Lamp...

Segera Revisi UU Parpol, Menkumham Tak Boleh Lagi Keluarkan SK

Babel
Banten
Bengkulu
Jabar
Jakarta
Jateng
Jatim
Kalbar
Kalteng
Lampung
Papua
Sumbar
Sumsel
Sumut
RMTV

News Tickers

Diprediksi Isu SARA Dan Ujaran Kembencian Kembali Marak Di Pilkada 2018, 19 JANUARI 2018 , 05:10:00
Mangkir Lagi Dari Tahapan Mediasi, Anies Baswedan Lecehkan Proses Peradilan, 19 JANUARI 2018 , 04:47:00
Gunakan Fasilitas Partai, Sudding Dilaporkan Ke Polisi, 19 JANUARI 2018 , 04:16:00
Sudding Cs Ingin Hancurkan Hanura Dan Mencabut Dukungan Terhadap Jokowi, 19 JANUARI 2018 , 03:53:00
Menteri Susi Melanggar Undang-Undang, 19 JANUARI 2018 , 03:13:00

Segera Revisi UU Parpol, Menkumham Tak Boleh Lagi Keluarkan SK

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 20:16:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Ilustrasi/net

RMOL. Saat ini ada fenomena menghawatirkan yang terjadi di hampir semua partai politik Indonesia. Fenomena itu bisa mengancam langgengnya konsolidasi demokrasi. Berita Terkait Keterbatasan Waktu, KPU Minta Parpol Mau Bekerjasama KPU Verifikasi Faktual Gunakan Metode Sensus Dan Sampling Partai Lama Diverifikasi Faktual, Pemilu 2019 Legitimate

Demikian disampaikan Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto. Menurut dia, kini mayoritas partai lebih mengutamakan kepentingan elite ketimbang kepentingan rakyat banyak. Hal itu dapat mengakibatkan kehancuran par tai-partai itu sendiri.
"Parpol sudah menjelma jadi kepentingan elite sehingga berjarak dengan kepentingan konstituen dan rakyat banyak. Akhirnya parpol terbelah, seperti yang sekarang terjadi di Hanura," kata Andrianto dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (19/1).
Ia mengambil contoh Partai Hanura yang didirikan tokoh sekaliber Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto. Tidak tertutup kemungkinan partai lain akan pecah seperti Hanura. Contoh lain yang lebih parah adalah salah satu partai tertua berazaskan Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Konflik internal PPP sudah terjadi selama lebih dari tiga tahun hanya karena dukungan salah satu kubu ke pemerintah.
"Sungguh disayangkan bila PPP yang berselimutkan azas Islam dan berkonstituen umat Islam, yang artinya menampakan wajah Islam, bisa tercerai berai begini," sesalnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut dia harus ada peru bahan UU 2/2008 tentang Partai Politik. Dalam revisi nanti, ia sarankan pihak eksekutif alias Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tak lagi diberi legitimasi untuk mengesahkan kepengurusan suatu partai melalui Surat Keputusan (SK).
"Seharusnya jangan wilayah eksekutif (Kemenhukham) yang rawan kepentingan," tegas Andrianto.
Dia katakan, perubahan UU harus segera dilakukan. Jika tidak, Partai Hanura dan PPP yang masih berkonflik tak akan bisa mengikuti Pemilu yang tinggal hitungan hari.
"Jikapun (Hanura dan PPP) bisa ikut, sulit bayangkan rakyat akan memilih. Bagaimana urus rakyat, urus parpolnya saja berkonflik," sindir dia.
Dia melanjutkan, sesungguhnya revisi UU Parpol tak lepas dari niat baik Presiden RI Joko Widodo.
"Saatnya Jokowi ambil posisi sebagai Kepala Negara merekonstruksi, supaya konflik bisa terselesaikan dengan baik secara hukum dan keadilan. Bukankah ini tamparan buat Jokowi bila Hanura dan PPP terkubur di eranya?" pungkasnya. [ald]

Berita Lainnya Selengkapnya