Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Siang Ini, DPR Gelar Rapat Konsultasi Terkait Persiapan Pilkada ...

Siang Ini, DPR Gelar Rapat Konsultasi Terkait Persiapan Pilkada ... JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR bersama seluruh fraksi akan menggela...

Siang Ini, DPR Gelar Rapat Konsultasi Terkait Persiapan Pilkada ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR bersama seluruh fraksi akan menggelar rapat konsultasi terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Rapat konsultasi dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Dalam rapat yang akan dipimpin Plt Ketua DPR Fadli Zon itu, Pimpinan DPR mengundang Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, KPK, KPU dan Bawaslu.

"Di rapat nanti menghadirkan Kapolri, Jaksa Agung, Mendagri, KPK, KPU dan Bawaslu," ujar Ketua Komisi II Zainudin Amali saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Baca juga: Pilkada Serentak 2018, Polda Papua Minta Bantuan Pesawat

Zainudin mengatakan, ada beberapa poin penting yang akan dibicarakan dalam rapat konsultasi tersebut, antara lain soa l politik uang dan maraknya isu SARA di media sosial.

Selain itu, potensi kriminalisasi dan penggunaan aparat hukum dalam kontestasi pilkada juga akan dibicarakan.

Menurut Zainudin, pelibatan aparat hukum dalam kontestasi pilkada akan berdampak buruk terhadap perkembangan proses demokrasi

"Ada satu hal yang juga menjadi penting adalah kecenderungan penggunaan aparat hukum dalam kontestasi, melibatkan aparat hukum dalam kontestasi," kata Zainudin.

"Saya rasa itu tidaklah baik untuk perkembangan demokrasi kita karena sangat mungkin bagi seseorang yang melemahkan lawannya bisa saja menggunakan cara-cara yang tidak baik termasuk mengkriminalisasi dan sebagainya," ujar dia.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Menkumham Minta Jajarannya Netral

Oleh karena itu, ia berharap aparat penegak hukum tidak mengusut perkara yang berkaitan dengan pasangan calon tertentu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Jadi biarlah berkontestasi dengan sehat sebagaimana layaknya proses demokrasi. Kalau toh ada masalah nanti setelah pilkada," tutur Zainudin.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta jajarannya untuk tak mengusut perkara yang berkaitan dengan pasangan calon tertentu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum nantinya.

Hal ini mengacu pada Peraturan Kapolri yang diterbitkan Kapolri sebelumnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, yang menyatakan pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses pilkada selesai.

Tito mengatakan, pemanggilan tersebut bisa mempengaruhi proses demokrasi dan memengaruhi opini publik.

Hal ini berbeda dengan tahun lalu, di mana Kapolri mengesampingkan Perkap tersebut. Proses hukum itu akan dilanjutkan saat proses Pilkada selesai.

Meski demikian, kata Tito, ada pengecualian untuk operasi tangkap tangan jika ada pasangan calon yang merupakan penyelenggara negara melakukan atau menerima su ap.

Orang tersebut akan tetap diproses hukum.

Namun, jika orang tersebut berkapasitas saksi untuk diperiksa dalam suatu perkara, maka Tito meminta agar proses dihentikan dulu.

Kompas TV PDIP merayakan ulang tahun ke - 45 yang bertepatan dengan gelaran Pilkada Serentak. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Pilkada Serentak 2018

Berita Terkait

Awasi Pilkada Serentak 2018, Petugas Panwas Jalani Tes Urine dan Kejiwaan

Pilkada Serentak 2018, Polda Papua Minta Bantuan Pesawat

Pilkada Serentak 2018, Polri Cermati Ancaman Hoaks ya ng Beredar

Jelang Pilkada Serentak, Menkumham Minta Jajarannya Netral

SBY Umumkan 17 Cagub Pilkada Serentak 2018

Terkini Lainnya

KPU Diminta Gerak Cepat Laksanakan Putusan MK soal Verifikasi Parpol

KPU Diminta Gerak Cepat Laksanakan Putusan MK soal Verifikasi Parpol

Nasional 11/01/2018, 20:58 WIB Pulang Melaut, Seorang Ayah Perkosa Putrinya yang Sedang Tidur

Pulang Melaut, Seorang Ayah Perkosa Putrinya yang Sedang Tidur

Regional 11/01/2018, 20:54 WIB La Nyalla Kesal Dimaki Prabowo soal Uang Rp 40 M, Fadli Zon Sebut Miskomunikasi

La Nyalla Kesal Dimaki Prabowo soal Uang Rp 40 M, Fadli Zon Sebut Miskomunikasi

Nasional 11/01/2018, 20:54 WIB Setya Novanto Ajukan Justice Collaborator, Apa yang Dipertimbangkan KPK?

Setya Novanto Ajukan Justice Collaborator, Apa yang Dipertimbangkan KPK?

Nasional 11/01/2018, 20:51 WIB Wali Kota di Perancis Ini Larang Menu Makanan Bebas Babi di Sekolah

Wali Kota di Perancis Ini Larang Menu Makanan Bebas Babi di Sekolah

Internasional 11/01/2018, 20:46 WIB Deddy Mizwar: Psikotes Isi Aja, Ini Kan Bukan Ujian Benar atau Salah

Deddy Mizwar: Psikotes Isi Aja, Ini Kan Bukan Ujian Benar atau Salah

Regional 11/01/2018, 20:43 WIB 'Presidential Threshold, Siap-siap Calon Presiden Tunggal...'

"Presidential Threshold, Siap-siap Calon Presiden Tunggal..."

Nasional 11/01/2018, 20:40 WIB Dua Penerima Suap di Kasus Bupati Nganjuk Segera Diadili

Dua Penerima Suap di Kasus Bupati Nganjuk Segera Diadili

Nasional 11/01/2018, 20:36 WIB Pilkada Jabar, Deddy Mizwar Mulai Cuti sebagai Wagub di Hari Valentine

Pilkada Jabar, Deddy Mizwar Mulai Cuti sebagai Wagub di Hari Valentine

Regional 11/01/2018, 20:33 WIB Bulan Tertib Trotoar Berlanjut, Puluhan Motor dan Lapak PKL di Jatinegara Ditertibkan

Bulan Tertib Trotoar Berlanjut, Puluhan Motor dan Lapak PKL di Jatinegara Ditertibkan

Megapolitan 11/01/2018, 20:29 WIB Geledah Kantor Fredrich dan Rumah Dokter Bimanesh, Ini yang Disita KPK

Geledah Kantor Fredrich dan Rumah Dokter Bimanesh, Ini yang Disita KPK

Nasional 11/01/2018, 20:28 WIB Terima Uang Tanpa Transfer Bank, Begini Aliran Uang untuk Setya Novanto

Terima Uang Tanpa Transfer Bank, Begini Aliran Uang untuk Setya Novanto

Nasional 11/01/2018, 20:27 WIB Diperiksa KPK soal Fredrich, Dokter RS Medika Permata Hijau Kebanyakan Tidak Tahu

Diperiksa KPK soal Fredrich, Dokter RS Medika Permata Hijau Kebanyakan Tidak Tahu

Nasional 11/01/2018, 20:23 W IB Puti Guntur Soekarno: Saya Bukan Orang Asing di Jawa Timur...

Puti Guntur Soekarno: Saya Bukan Orang Asing di Jawa Timur...

Regional 11/01/2018, 20:23 WIB Bentuk Golkar Bersih, Airlangga Disarankan Gandeng KPK

Bentuk Golkar Bersih, Airlangga Disarankan Gandeng KPK

Nasional 11/01/2018, 20:13 WIB Load MoreSumber: Google News Parlemen

Tidak ada komentar

Latest Articles