SMRC Nilai Ada yang Politisasi Isu LGBT Jelang Pemilu SMRC Nilai Ada yang Politisasi Isu LGBT Jelang Pemilu Direktur Komunikasi Strategis...
SMRC Nilai Ada yang Politisasi Isu LGBT Jelang Pemilu
Direktur Komunikasi Strategis Saiful Mujani Research & Consulting ( SMRC) Ade Armando menilai, isu tentang LGBT mulai dipolitisasi jelang pemilu.
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWANUmat Islam yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat melakukan aksi damai terkait Lesbian Gay Biseks Transgender (LGBT) di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/12/2017). Dalam aksinya, mereka menolak legalisasi LGBT karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan Pancasila serta tidak sejalan dengan norma-norma kesusilaan dan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap perilaku LGBT dengan membuat peraturan pelarangan LGBT di Indonesia. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Komunikasi Strategis Saiful Mujani Research & Consulting ( SMRC) Ade Armando menilai, isu tentang LGBT mulai dipolitisasi jelang pemilu.
Ia mencontohkan pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan soal adanya fraksi partai politik di DPR yang menentang dan mendukung LGBT beberapa waktu lalu.
"Ketika dikejar lebih jauh mengenai fraksi-fraksi yang dia katakan melindungi atau menentang pasal-pasal LGBT, toh, dia tidak menyampaikan lebih tegas siapa fraksi yang dia maksud," ujarnya di kantor SMRC, Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Menurut Ade, lantaran pernyataannya tidak bisa dibuktikan, tak heran ada kecurigaan publik pada parpol tertentu yang berupaya mendapatkan simpati jelang Pemilu 2019.
Apalagi, kata dia , masyarakat Indonesia selama ini masih menilai isu LGBT adalah isu yang sensitif. Oleh karena itu, sikap partai politik terkait dengan LGBT bisa mendapatkan simpati atau justru antipati dari masyarakat.
Baca: Warga Tasikmalaya Bubarkan Pesta Ulangtahun Diduga Digelar Komunitas LGBT
PAN sendiri sudah memberikan klarifikasi pernyataan Zulkifli Hasan terkait LGBT. Hal itu dilakukan lantaran banyak fraksi partai di DPR mengkritik pernyataan Zulkifli tersebut.
"Sehingga kita patut curiga mengangkat isu itu sekarang ini ada kaitannya untuk mencari support kepada partainya dari kalangan masyarakat yang selama ini sensitif dengan isu-isu agama. Jadi, saya rasa memang ada politisasi isu di sini," kata Ade.
SMRC mengungkapkan, selama ini banyak publik yang menilai pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR akan melarang LGBT.
Padahal, ujar dia, bukan kaum LGBT yang dilarang, tetapi perilaku seksual sesama jenis yang mengandung kekerasan dan pemaksaan atau kepada anak di bawah umur dan yang melibatkan pornografi.
Halaman selanjutnya 12
