Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Pages

Responsive Ad

Terancam Tergusur dari Parlemen, Hanura Nilai Rekonsiliasi Jadi ...

Terancam Tergusur dari Parlemen, Hanura Nilai Rekonsiliasi Jadi ... Terancam Tergusur dari Parlemen, Hanura Nilai Rekonsiliasi Jadi Modal Da...

Terancam Tergusur dari Parlemen, Hanura Nilai Rekonsiliasi Jadi ...

Terancam Tergusur dari Parlemen, Hanura Nilai Rekonsiliasi Jadi Modal Dasar

Rakhmatulloh

Terancam Tergusur dari Parlemen, Hanura Nilai Rekonsiliasi Jadi Modal Dasar
Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana. Foto/Dok/SINDOnews
A+ A- JAKARTA - Partai Hanura satu dari lima partai politik lama yang terancam tergusur dari Parlemen karena dianggap belum aman lolos ambang batas parlemen (Parlementary Threshold) pada pemilu 2019 versi temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Wakil Sekjen Hanura, Dadang Rusdiana menganggap hasil survei menjadi evaluasi partainya untuk solid. Karenanya, perpecahan di Int ernal Hanura segera diakhiri. Survei LSI menempatkan Hanura di bawah 4%.
"Tentunya, rekonsiliasi menjadi modal dasar, kita bangkit melewati ambang batas 4%," kata Dadang dalam pesan singkatnya, Kamis (25/1/2018).
Menurut dia, rekonsiliasi merupakan jawaban untuk membawa partai lolos ambang batas DPR. Namun, rekonsiliasi itu harus didasari semangat kesolidan partai.
"Namun tentunya rekonsiliasi itu harus didasarkan pada Win-Win solution antar kedua belah fihak. Pemecatan melalui musdalub dan muscablub harus dihentikan. Kalau tidak Hanura akan keropos, karena yang dipecat tentu memiliki jaringan dan massa ril. Oleh karena itu semua pihak harus bisa menahan diri," ujarnya.
Dia meyakini, rekonsiliasi yang dilakukan secara serius akan membawa dampak yang positif bagi partai untuk tetap berada di Parlemen pada pemilu mendatang.
"Saya optimis kalau rekonsiliasi dilakukan dengan serius, kedua belah berada pada posisi setara, tidak ada yang merasa menang, dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka Hanura bisa bangkit," imbuhnya. (pur) Follow Us : Follow @SINDOnewsSumber: Google News Parlemen

Reponsive Ads