Ahli Nilai Petahana Calon Wali Kota Makassar Tak Langgar Aturan

Ahli Nilai Petahana Calon Wali Kota Makassar Tak Langgar Aturan Makassar > News Luqman Zainuddin Reportase Ini Alasan Ketua KPU Sul...

Ahli Nilai Petahana Calon Wali Kota Makassar Tak Langgar Aturan

Makassar
>
News

Luqman Zainuddin Reportase
Ini Alasan Ketua KPU Sulsel Tak Daftar Sebagai Calon Komisioner
Empat Komisioner KPU Sulsel Daftar Lagi, Ketua Memilih Pensiun
Nilai Sumbangan ke Kandidat Kepala Daerah Dibatasi

moreTOPIK TERPOPULER

polres bulukumba
gojek
driver cup 2018
psm makassar
ewako psm

Ahli Nilai Petahana Calon Wali Kota Makassar Tak Langgar AturanLuqman ZainuddinKamis, 22 Februari 2018 - 22:25 WIB

Petahana Calon Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto saat mengunjungi warga. Foto: Kurniawan Eka Mulyawa n/SINDOnews

MAKASSAR - Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan wali kota Makassar terus bergulir. Hingga hari kelima, musyawarah ini sudah memasuki agenda mendengarkan keterangan dari saksi ahli.
Salah satu saksi ahli yang dihadirkan pada musyawarah yang digelar di gedung PKK kota Makassar itu adalah guru besar bidang hukum tata negara Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar.
Di sana, Prof Aminuddin banyak menerima pertanyaan, utamanya soal permintaan yang ditujukan oleh penggugat dalam hal ini oleh Munafri Arifuddin- Rachmatika Dewi untuk mencoret Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulayasari Paramastuti. Padahal belum ada pelaporan terlebih dahulu.
"Penetapan Paslon tentu harus memenuhi syarat administrasi dan telah diverifikasi. Untuk menetukan terjadinya pelanggaran harus ada proses pelaporan yang menjadi dasar. Ada tahapan pelaporan yang harus dilalui tidak serta merta mencoret Paslon," sebut Prof Aminuddin, Kamis, (22/02/2018).
Sement ara, ihwal dugaan pihak penggugat yang menyebut Moh Ramdhan Pomanto menyalah gunakan programnya untuk menguntungkan dirinya saat ini dianggap tidak tepat. Sebab, program tersebut sudah menjadi agenda dalam program pemerintahan.
"(Program) itu sudah disetujui bersama gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD kemudian ditetapkan dan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dijalankan," jelas Prof Aminuddin.
Adapun program yang dimaksud adalah pembagian handphone untuk ketua RT yang dibagikan kurang dari 6 bulan sebelum penetapan. Menurut penggugat, program tersebut melanggar ketentuan 71 ayat 3 UU NO 10 tahun 2016 di mana Gubernur, bupati, walikota serta penjabat dilarang untuk menggunakan kewenangan program kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
"Padahal di sisi yang lain kita menyatakan bahwa itu kan kalau sekaitan dengan program kegiatan, berkaitan dengan program kerja daerah yang dituangkan dalam APBD. Sementara, jika program itu suda h menjadi program dan ditetapkan dalam APBD, harus dijalankan dan dikerjakaan. Tentu sudah melalui pembahasan," katanya.
Selain Prof Aminuddin, dalam musyawarah tersebut juga menghadirkan saksi fakta dari anggota DPRD Makassar Zaenal Beta. Dia menuturkan, bahwa semua program yang ditetapkan maka wajib dilaksanakan oleh pemerintah kota.
"Wajib dilaksanakan. Ada juga evaluasi setiap tiga bulan dari setiap program," kata dia.
(agn)