Ketua DPR: Amandemen UUD Baru Bisa Dilakukan Setelah Pemilu

Ketua DPR: Amandemen UUD Baru Bisa Dilakukan Setelah Pemilu Babel Bengkulu Jabar Jateng Jatim Joglo Kalbar Kalteng Papua Sumbar Su...

Ketua DPR: Amandemen UUD Baru Bisa Dilakukan Setelah Pemilu

Babel
Bengkulu
Jabar
Jateng
Jatim
Joglo
Kalbar
Kalteng
Papua
Sumbar
Sumsel
Sumut
RMTV
KBP

News Tickers

KPK Cegah Zumi Zola Pelesiran Ke Luar Negeri, 01 FEBRUARI 2018 , 05:38:00
Dalam Waktu Dekat KPK Umumkan Status Zumi Zola, 01 FEBRUARI 2018 , 04:47:00
Setengah Juta Warga Jateng Terancam Tidak Bisa Pilih Gubernur, 01 FEBRUARI 2018 , 04:19:00
Akibat Gelombang Tinggi Warga Karimunjawa Terancam Krisis BBM, 01 FEBRUARI 2018 , 03:57:00
Kunjungi Bencana Lebak, AHY: Saya Ingin Semangati Warga, 01 FEBRUARI 2018 , 03:38:00

Ketua DPR: Amandemen UUD Baru Bisa Dilakukan Setelah Pemilu

KAMIS, 01 FEBRUARI 2018 , 15:53:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Bambang Soesatyo/RMOL

RMOL. Amandemen UUD 1945 dan desakan kembali ke naskah asli sebagaimana tuntutan banyak tokoh dan aktivis baru mungkin bisa dilakukan setelah gelaran Pemilu 2019. Berita Terkait Mahyudin Usul Syarat Presiden Dikembalikan Ke Orang Indonesia Asli Kembali Ke UUD 1945 Jalan Tengah Rachmawati: Selamatkan Indonesia Dengan Kembali Ke UUD 1945 Yang Asli

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan amandemen UUD 1945 tidak mungkin dilakukan pada masa sekarang.
Sebab, saat ini, politik nasional termasuk politisi Senayan masih terlalu sibuk dengan persiapan pilkadan pemilu. Baik itu ikut kampanye pemenangan calon dalam Pilkada 2018 serta Pilpres-Pileg 2019.
"Sikap politik saya sebagai ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar menilai bahwa ini belum waktunya karena memang sekarang kita sibuk dalam mempersiapkan pemilu. DPR dan MPR hanya punya waktu kerja yang realistis 18 bulan lagi. Selebihnya libur dan masa reses," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Amandemen Konstitusi' di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini lebih setuju jika waktu sekarang ini digunakan untuk mempersiapkan secara terperinci terkait poin-poin apa saja yang harus diubah dalam amandemen nanti.
Dia khawatir, jika amandemen UUD 1945 dipaksakan pada saat ini, justru akan memperburuk suasana politik bangsa.
"Tugas saya di DPR adalah menjaga DPR agar tetap teduh, agar tetap tenang, agar agenda politik selama ini bisa berjalan dengan baik," tukas Bamsoet. [rus]