KPK Kembali Ingatkan Petahana Pilkada Tak Berurusan dengan ...

KPK Kembali Ingatkan Petahana Pilkada Tak Berurusan dengan ... Babel Bengkulu Jabar Jateng Jatim Joglo Kalbar Kalteng Papua Sumbar ...

KPK Kembali Ingatkan Petahana Pilkada Tak Berurusan dengan ...

Babel
Bengkulu
Jabar
Jateng
Jatim
Joglo
Kalbar
Kalteng
Papua
Sumbar
Sumsel
Sumut
RMTV
KBP

News Tickers

Megawati Ke Kader PDIP: Kalau Sampai Jateng Kalah Tak Sembelih Kamu, 05 FEBRUARI 2018 , 04:46:00
Subaidi Siap Gantikan Peran Nyono Di Pilkab Jombang, 05 FEBRUARI 2018 , 03:49:00
Dikasih Kursi Pimpinan, PDIP Yakin Bisa Rubah Wajah Dewan Dari Tidak Wajar Jadi Lebih Wajar, 05 FEBRUARI 2018 , 02:59:00
Ini Ketentuan ASN Ikut Kampanye Istri Atau Suami Di Pilkada 2018 Dan Pemilu 2019, 05 FEBRUARI 2018 , 02:48:00
Prabowo Menyapa Warga Jabar Di Acara Pengobatan Gratis, 05 FEBRUARI 2018 , 01:51:00

KPK Kembali Ingatkan Petahana Pilkada Tak Berurusan dengan Gratifikasi

MINGGU, 04 FEBRUARI 2018 , 22:42:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

Foto: Net

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kembali agar petahana yang ingin kembali maju dalam Pilkada serentak 2018. Berita Terkait Koalisi Pastikan Tetap Solid Usung Bupati Nyono Cegah Bocah Ikut Kampanye, KPU Segera Keluarkan Juknis Sandi Tak Boleh Pake Fasilitas Pemprov DKI

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menegaskan, para petahana tersebut agar tak berurusan dengan penerimaan dalam bentuk apapun.
"Kami sudah cukup sering mengingatkan ketika kepala daerah itu adalah incumbent, kalau ada penerimaan-penerimaan itu bisa berujung pada kasus korupsi atau gratifikasi," jelas dia di Gedung KPK Jakarta, Minggu (4/2).
Laode mengatakan itu pasca penetapan tersangka Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dalam perkara suap perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang.
Memang masalah pencalonan merupakan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Walau begitu, tidak menutup kemungkinan KPK dan KPU berkoordinasi untuk mengatasi masalah tersebut.
"Kalau dibutuhkan koordinasi akan kita koordinasikan, karena kewenangan KPK adalah penanganan perkara bukan soal apakah proses pencalonannya batal atau tidak, itu di KPU," imbuhnya.
KPK sebelumnya telah menetapkan Nyono dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inne Selistyawati sebagai tersangka suap. Nyono diduga kuat menerima uang suap sejumlah Rp434 juta dari Inne.
Suap tersebut diduga kuat agar Inna ditetapkan sebagai kepala dinas definitif. Sementara itu, uang suap yang diterima Nyono diduga bakal digunakan untuk kepentingannya maju kembali di Pilkada Jombang 2018. [sam]

Berita Lainnya Selengkapnya