Parpol dan Kandidat Calon Kepala Daerah Diimbau Berkomitmen ... Pilkada Serentak Parpol dan Kandidat Calon Kepala Daerah Diimbau...
Pilkada Serentak
Parpol dan Kandidat Calon Kepala Daerah Diimbau Berkomitmen Menjaga Keutuhan BangsaEko menerangkan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat menimbulkan banyaknya konten yang bisa meruntuhkan persatuan RI.
Tribunnews.com/Ria Anatasia(Kiri-kanan) moderator, anggota PSI Surya Tjandra, Eko Sulistyo, Putut Prabantoro, Kombes Pol Sri Suari Wahyudi, dan aktivis Savic Ali pada Dialog Publik Unika Atma Jaya, Rabu (21/2/2018). Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan Ist ana Kepresidenan RI membahas Pilkada Serentak 2018 terutama terkait dengan maraknya isu ujaran kebencian dan hoax di media sosial.
Partai politik dan para kandidat diminta untuk tidak memecah belah bangsa Indonesia.
"Harus ada platform yang disadari bersama meski kontestasi politik, tapi ada kepentingan lebih besar untuk menjaga keutuhan masyarakat. Agar tidak terbelah," ujar Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo dalam dialog publik di Unika Atma Jaya, Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).
Baca: Marak Orang Gila Serang Ulama! Nusron Wahid: Ada yang Mengendalikan, Ada Dalangnya
Tonton juga:
Eko menerangkan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat menimbulkan banyaknya konten yang bisa meruntuhkan persatuan RI.
"Sekarang eranya post truth, fenomena di mana fakta tidak menjadi patokan membuat opini. Yang jad i utama sekarang persepsi, sehingga ranah fake news dan hoax jadi cepat sekali tersebar," kata Eko.
Melihat kondisi itu, Eko menghimbau partai politik dan kandidat partai untuk berkomitmen menjaga kesepatan demi pemilu yang damai.
“Pilkada sebagai sebuah proses kontestasi membutuhkan para calon pemimpin yang memahami semangat kebangsaan yang ditunjukkan melalui cara-cara menggalang dukungan jauh dari fanatisme dan partisan,†pungkas Eko.
Sementara itu, Pilkada serentak tahun 2018 akan berlangsung lebih keras karena dilaksanakan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
