Parpol Diminta Bentuk Sistem Pengelolaan Medsos Bagi Kader ... Parpol Diminta Bentuk Sistem Pengelolaan Medsos Bagi Kader Agar Tak Tersandun...
Parpol Diminta Bentuk Sistem Pengelolaan Medsos Bagi Kader Agar Tak Tersandung Hoax
Tercatat beberapa kader dari partai politik (parpol) tersandung kasus pembuatan dan penyebar berita bohong atau hoax.
mojokIlustrasi WARTA KOTA, DEPOK -- Dalam beberapa waktu lalu, tercatat beberapa kader dari partai politik (parpol) tersandung kasus pembuatan dan penyebar berita bohong atau hoax.
Ada yang segera meminta maaf, namun tak sedikit yang berurusan dengan hukum.
Menanggapi hal ini Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, meminta kepada seluruh Ketua Umum pa rpol untuk membuat sistem pengelolaan media sosial untuk kadernya.
Pengelolaan ini mulai dari teknis penggunaan platform media sosial, hingga pengawasan kontennya.
"Hal ini penting, jika partai politik memang ingin berdemokrasi dengan sehat. Selama ini keinginan partai politik juga bersaing melalui program-programnya," kata Septiaji yang akrab disapa Aji, melalui pesan aplikasi smartphone, Kamis (1/2/2018).
Selama ini kata Aji, cukup banyak kader parpol yang menyudutkan parpol lainnya dengan konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Terutama konten opini yang isinya punya banyak bias, bahkan hampir mendekati hasut dan fitnah. Itu baru dari kader parpol yang tidak menjadi anggota legislatif," katanya.
Sementara untuk kader parpol yang anggota legislatif kata Aji.melalui media sosialnya dapat menginformasikan program kerja yang telah dilakukannya.
"Bahkan sampai laporan keuangan seperti dana resesnya," imbau Aji.
Pengaturan media sosial kader oleh parpolnya ini kata Aji merupakan tanggungjawab moral dan politik parpol kepada publik yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka.
"Bila perlu parpol juga dapat memberikan penghargaan kepada kadernya yang menggunakan media sosial dengan bijak dan sehat," katanya.
Atau sebagai misal tambah dia, kader parpol yang didapati membuat atau menyebarkan hoax diberi sanksi dengan tidak boleh menggunakan media sosial pada kurun waktu tertentu.
"Sedangkan kader parpol yang banyak melawan hoax yang temanya terkait atau tidak dengan parpol dapat diberi penghargaan sebagai duta media sosial dari parpol tersebut," kata dia.
Sebagai langkah awal, Aji menyarankan agar parpol melakukan pendidikan anti hoax untuk kadernya.
"Diketahui sudah ada parpol yang tengah memulainya. Di waktu sekarang ini ada pelatihan anti hoax untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang sehat. Hari ini KPU, Bawaslu dan Kemenkominfo juga sudah menandatangani pakta integritas anti hoax untuk Pilkada serentak 2018," kata Aji.(bum)
