Pengamanan di Lingkungan Parlemen Bakal Ditambah Deti Mega Purnamasari / FMB Rabu, 14 Februari 2018 | 17:31 WIB ...
Deti Mega Purnamasari / FMB Rabu, 14 Februari 2018 | 17:31 WIB
Jakarta - DPR dan Polri menandatangani nota kesepahaman dalam rangka pengamanan lingkungan di gedung parlemen, komplek DPR, DPD, dan MPR RI. Pengamanan tersebut dilakukan karena komplek gedung parlemen ini merupakan simbol negara.
Penandatanganan itu sendiri dilakukan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2), disaksikan oleh Ketua MPR Zulkfili Hasan dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.
Tito menjelaskan, komplek parlemen ini perlu pengamanan khusus karena terdiri dari tempat berkantornya wakil-wakil rakyat, sebagai salah satu pusat pilar demokrasi. Oleh karena itu pihaknya mengevaluasi bersama-sama dengan pimpinan DPR agar membuat kawasan tersebut menjadi lebih tertib dan aman.
"Saya s ampaikan tadi, tahun 2003 di sini pernah ada ledakan bom yang saat itu ketua timnya saya. Kami ungkap. Dari pengalaman kasus itu kami evaluasi segi pengamanannya, ternyata banyak sekali kelemahan," terang Tito usai penandatanganan.
Saat itu, katanya, pelaku bisa masuk dari banyak pintu dan tidak ada penjagaan. Bahkan antar-ruangan, antar-lantai di gedung itu pun saat itu semua orang bebas masuk dan ke luar, baik untuk masyarakat maupun pelaku kejahatan. Termasuk juga yang berjualan macam-macam hingga masuk ke ruangan-ruangan.
"Bayangkan kalau mereka adalah pelaku kejahatan! Wakil-wakil rakyat yang di sini mereka serang. Jadi berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi, bom 2003 hingga perkelahian antar warga yang berdemo, membuat pengamanan perlu ditingkatkan," katanya.
Oleh karena itu, sejak 2004 sudah dibuat sistem pengamanan yang lebih baik di komplek parlemen ini. Adapun sistem pengamanan tersebut adalah dengan menempatkan satuan khusus dan 41 anggota polisi yang ditugaskan untuk mengakomodir keamanannya.
Namun hal tersebut masih banyak kekurangan sehingga belajar dari pengalaman beberapa negara seperti Amerika yang menempatkan polisi parlemen di gedung itu dan lingkungannya.
"Oleh karena itu sebagai simbol negara, pusat legislatif perlu kami lakukan pengamanan dengan lebih baik dan tertib supaya di lingkungan ini betul-betul terasa nyaman. Tapi pengamanan ini jangan sampai menutup jarak antara wakil rakyat dengan rakyatnya," jelasnya.
Pada tahun 2015 lalu, ketika dirinya masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pernah mengusulkan kepada Gubernur DKI saat itu, yakni Basuki Tjahaja Purnama untuk membuat area khusus untuk orang-orang yang akan berdemo. Pemprov DKI akhirnya menyediakan lokasi di depan Istana Merdeka di dekat pintu Monas yang kini dikenal dengan nama Taman Pandang Istana.
Hal tersebut juga bisa dilakukan komplek parlemen ini agar mereka yang akan menyampaikan aspirasi k epada anggota dewan disediakan tempat khusus. Dengan ada tempat khusus, katanya, maka para pendemo juga tidak akan mengganggu jalan raya karena tertarik ke dalam.
"Ada tanah di samping, dibuka khusus untuk alun-alun demokrasi. Kalau ada yang mau demo silakan di situ. Mungkin bisa juga disiapkan tempat media dan foodcourt," katanya.
Oleh karena itu, di satu sisi pihaknya bisa memperkuat pengamanan lingkungan dan termasuk untuk pengamanan pribadi. Di sisi lain, pihaknya juga memberi ruang kepada rakyat agar saat bertugas nanti tidak ada yang berprasangka buruk kepada polisi saat mengamankan rakyat dan wakilnya.
"Kami pertimbangannya adalah keamanan, ketertiban, tanpa mengurangi jarak antara rakyat dan wakilnya. Setelah ini kami akan bahas secara teknis dengan tim teknis dari DPR," pungkasnya.
Menanggapi adanya penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Ketua DPD Oesman Sapta Odang menyampaikan, dilakukannya kerja sama antara DPR dan Polri tersebut bukan berarti DPR merasa terancam. Namun diakuinya, ancaman berupa apapun di seluruh dunia ada terlebih di parlemen dan saat ini yang merupakan tahun politik.
"Jadi apa yang dilakukan DPR sebetulnya program lama. Saya kira sah-sah saja," katanya.
Adapun pengamanan yang diharapkannya adalah agar seluruh yang bekerja di komplek parlemen merasa tenang. Pengamanan yang dilakukan tidak menakutkan dan tidak berlebihan tetapi orang tidak merasa diawasi justru terawasi.
"Justru tidak kelihatan pengamanannya, tapi dia tahu mana yang mencurigakan dan tidak," pungkasnya.
Sumber: Suara Pembaruan
Sumber: Google News Parlemen
