Perludem: Calon yang Diusung Kena OTT, Parpol Harus Tanggung ... POS KUPANG/MUHLIS ALAWI Bupati Ngada, Marianus Sae. ...
POS KUPANG/MUHLIS ALAWI Bupati Ngada, Marianus Sae. JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, mestinya partai-partai politik yang mengusung calon dalam Pilkada Serentak 2018 bertanggung jawab secara moral apabila calon yang diusung itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Parpol pengusung sudah sewajarnya mengambil tanggung jawab moral atas calon-calon yang kena OTT dengan membatalkan pencalonannya sebagai kepala daerah," kata Titi kepada Kompas.com, Senin (12/2/2018).
Lebih lanjut, Titi mengatakan, partai-partai politik semestinya menunjukkan komitmen konkretnya atas upaya pemberantasan korupsi.
"Jika parpol pragmatis tidak membatalkan pencalonannya, maka akan jadi preseden buruk bagi upaya mendapatkan pemimpin terbaik bagi daerah," ujar Titi.
Baca juga : Terjaring OTT, Bupati Ngada Tetap Jadi Cagub NTT yang Ditetapkan KPU
Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, Minggu (11/2/2018). Pada hari ini, Marianus sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka.
Pada hari ini juga Marianus ditetapkan sebagai calon kepala daerah Pilgub NTT, bersama wakilnya Emilia Julia Nomleni.
Pasangan ini maju Pilgub NTT melalui jalur partai politik, dan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PDI-P memiliki 10 kursi, sedangkan PKB 5 kursi.
Cabut dukungan
Atas penetapan tersangka Marianus, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada Marianus. Dia mengatakan, PDI-P tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi.
Baca juga : Cerita Petinggi PDI-P Soal Hilangnya Bupati Ngada Sebelum Ditangkap KPK
Hasto mengatakan, PDI-P selalu konsisten mengingatkan kadernya yang menduduki jabatan publik agar menghindari praktik korupsi.
"Namun, banyak yang mengambil jalan pintas korupsi untuk membiayai Pilkada langsung," kata Hasto melalui keterangan pers, Senin.
Kompas TV Desakan agar Ketua DPR Setya Novanto hadir dalam pemeriksaan di KPK datang dari anggota DPR.Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
- KPK Operasi Tangkap Tangan Bupati Ngada Marianus Sae
Bupati Ngada Diduga Bakal Pakai Uang Suap untuk Ongkos Pilkada NTT
Modus Suap Bupati Ngada: Diberikan Kartu ATM Atas Nama Orang Lain
Bupati Ngada Diduga Terima Rp 4,1 Miliar dari Proyek Rp 54 Miliar
Terjaring OTT KPK, Bupati Ngada Tetap Boleh Kampanye
Berstatus Tersangka, Bupati Ngada Tetap Sah sebagai Paslon jika Penuhi Syarat
Terkini Lainnya
Kapolri Ingatkan Jangan Terpancing Upaya Adu Domba di Masyarakat
Nasional 12/02/2018, 15:41 WIB
Diupah Rp 40 Juta, Kurir Sabu Mengaku untuk Senang-senang
Regional 12/02/2018, 15:41 WIB
KPU Bima Tetapkan Tiga Pasangan Jadi Peserta Pilkada, Satu Paslon Gugur
Regional 12/02/2018, 15:41 WIB
Pe san Ketua KPK kepada Petahana di Pilkada agar Tak Gunakan APBD
Nasional 12/02/2018, 15:39 WIB
Ada OK Otrip, Sandiaga Tak Mau Ada Gesekan Sopir Angkot dan Transjakarta
Megapolitan 12/02/2018, 15:39 WIB
Jokowi Instruksikan Menteri Rancang Program Pembangunan SDM
Nasional 12/02/2018, 15:37 WIB
Tidak ada komentar