Petahana Maju Pilkada, Ratusan Daerah Dinilai Rawan Korupsi KOMPAS/HERU SRI KUMORO Ilustrasi ...
KOMPAS/HERU SRI KUMORO Ilustrasi JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan daerah masuk ke dalam kategori sangat rawan korupsi. Penyebab utamanya yakni karena banyaknya petahana yang maju lagi dalam Pilkada Serentak 2018.
Berdasarkan kajian Indonesia Budget Center (IBC), daerah yang masuk kategori sangat rawan korupsi mencakup tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.
"Dari 17 provinsi yang menyelenggarakan pilkada, terdapat 10 provinsi yang masuk kategori sangat rawan," ujar Deputi IBC Ibeth Koesrini di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (25/2/2018).
Sepuluh provinsi yang masuk kategori sangat rawan korupsi yakni Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimatan Timur. Maluku, Papua, dan Maluku Utara.
Di tingkat kabupaten atau kota, sebanyak 95 kabupaten atau kota masuk ke kategori sangat rawan korupsi. Beberapa di antaranya yakni Kota Kediri, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Tanggamus.
(Baca juga: Kepala Daerah Rentan Korupsi, Modus Paling Sering Penyuapan)
Menurut Ibeth, petahana yang maju dalam pilkada membuka ruang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dalam rangka memobilisasi massa.
Selain itu, naiknya dana bantuan sosial, dana hibah, hingga dana keuangan di APBD juga rawan diselewengkan oleh petahana.
Berdasarkan hasil kajian, IBC menemukan adanya tren kenaikan dana bansos dan hibah di wilayah petahana.
Misalnya di Jawa Tengah, dana bansos dan hibah mencapai Rp 5,6 triliun pada 2018. Jumlah ini naik dari tahun sebelumya yang hanya Rp 5,3 triliun.
Begitu juga di Jawa Timur, dana bansos dan dana hibah mencapai Rp 7,5 triliun. Angka ini naik dari Rp 6,6 triliun pada tahun sebelumnya.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk melakukan pengawasan terkait dana kampanye calon kepala daerah.
"Kami akan bersinergi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengawal terkait dengan dana kampanye dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) juga," kata Abhan.
Kompas TV KPK terus melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah.Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
- Pilkada Serentak 2018
Berita Terkait
FITRA: Ada 4 Modus Korupsi Calon Kepala Daerah Petahana
Kepala Daerah Banyak Ditangkap KPK, Inspektorat Daerah Dinilai Mandul
Mendagri Aku i Sulit Awasi Kepala Daerah 24 Jam agar Tak Korupsi
Kepala Daerah Banyak Korupsi, Golkar Rapat Konsultasi dan Undang KPK
Kepala Daerah Rentan Korupsi, Modus Paling Sering Penyuapan
Terkini Lainnya
Rekomendasi Rakernas PDI-P, Megawati Perintahkan Pemenangan Jokowi
Nasional 25/02/2018, 14:37 WIB
Polisi Tangkap Seorang Warga yang Diduga Suap KPU dan Panwaslu Garut
Regional 25/02/2018, 14:37 WIB
Susi Berpesan ke Nelayan: Kalau Ada Apa-apa, Lapor Saya
Megapolitan 25/02/2018, 14:35 WIB Usai Kalahkah Sandiaga, Susi Traktir Makan Para Nelayan
Megapolitan 25/02/2018, 14:16 WIB
Kematian TKI Adelina, Sebuah Kegagalan Melindungi Pekerja Rumah Tangga
Internasional 25/02/2018, 14:13 WIB
Keinginan Sandiaga Ajak Susi Jalan-jalan ke Wakatobi Kandas
Megapolitan 25/02/2018, 14:04 WIB
Bawaslu Berhentikan Ketua Panwaslu Garut yang Terjerat OTT
Nasional 25/02/2018, 14:03 WIB
Kalah dari Susi, Sandiaga Siap Jawab Tangangan Bersihkan Danau Lainnya
Megapolitan 25/02/2018, 13:46 WIB
Menteri Susi: Tak Masalah Kayak Ronggeng Monyet demi Jakarta
Megapolitan 25/02/2018, 13:38 WIB
Petahana Maju Pilkada, Ratusan Daerah Dinilai Rawan Korupsi
Nasional 25/02/2018, 13:33 WIB
Sandiaga Bilang Kualitas Air Danau Sunter Lebih Bagus dari Phuket
Megapolitan 25/02/2018, 13:24 WIB
Bertemu Dua Jam, Ini yang Dibahas Anies dan Novel Baswedan
Nasional 25/02/2018, 13:17 WIB
Pemkot Surakarta Deklarasikan Solo Kota Nyaman Bersepeda
Regional 25/02/2018, 13:08 WIB
Pene muan Potongan Kepala Perempuan di Koper Gemparkan Jepang
Internasional 25/02/2018, 13:08 WIB
Tidak ada komentar