PKB, Sejarah, dan Kiprahnya di Lima Kali Pemilu

PKB, Sejarah, dan Kiprahnya di Lima Kali Pemilu JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 14 partai politik (parpol) yang lolos verifikasi faktual tela...

PKB, Sejarah, dan Kiprahnya di Lima Kali Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com- Sebanyak 14 partai politik (parpol) yang lolos verifikasi faktual telah mendapatkan nomor urut peserta Pemilu 2019.

Pengundian nomor urut dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Minggu (18/2/2018).

Saat pengundian, Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) mendapat nomor urut 1.Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersenyum lebar saat tahu partainya mendapat nomor urut wahid.

Sejarah PKB

Berdirinya PKB berawal dari lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. Peristiwa ini menandai lahirnya era reformasi di Indonesia.

Baca juga: Senyum Lebar Cak Imin saat PKB Dapat Nomor Urut 1

Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapatkan usulan dari para warga NU di seluruh pelosok Tanah Air. Salah satunya agar PBNU membentuk partai politik (parpol ).

PBNU menanggapi usul tersebut secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
Banyak pihak dengan tidak sabar, bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat, antara lain Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.
Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Baca juga: Cak Imin: Kader PKB Ingin Saya Jadi Cawapres Jokowi

Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin dan beranggotakan KH M Dawam Anwar, KH Said Aqil Siroj, HM Rozy Munir, dan Ahmad Bagdja.
Selain itu, dibentuk pula Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, HM Fachri Thaha Ma'ruf, H Abdul Aziz, H Andi Muarli Sunrawa, HM Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar.
Tim tersebut bertugas membantu Tim Lima, terutama untuk mengiventarisasi dan merangkum usulan warga NU yang ingin membentuk parpol baru.
Inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU.
Menurut dia, hal itu terkesan mengaitkan agama dan politik partai.

Pada akhir Juni 1998, sikap Gus Dur mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.
Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A Mustofa Bisri, dan KH A Muchith Muzadi.
Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.
Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 23 Juli 1998.
Salah satu poin deklarasi menyebutkan, PKB bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka, dan demokratis.
Meski berbasis NU, PKB juga beranggotakan orang-orang yang berasal dari luar NU bahkan beberapa kader memiliki latar belakang agama yang bukan Islam.
Perolehan suara
PKB pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 1999. Partai ini sempat mengajukan Gus Dur sebagai presiden keempat RI pada Oktober 1999 hingga Juli 2001.
Pada Pemilu 2004, partai yang dipimpin oleh Alwi Shihab memperoleh hasil suara 10,57% (11.989.564) dan mendapatkan 52 kursi di DPR.
Perolehan suara PKB merosot pada Pemilu 2009 dan hanya mendapat 27 kursi di DPR.

Pada Pemilu 2009, suara partai meningkat dua kali lipat dengan mendapatkan 47 kursi di DPR RI.
Jelang Pemilu 2019, pemilu kelima bagi PKB, Muhaimin alias Cak Imin berharap , seluruh partai politik peserta pemilu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Ia mengatakan, PKB bersama partai lainnya akan bersaing tanpa menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
"DPR, pemerintah, hanyalah jalan menuju Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera," kata Cak Imin, dalam sambutan usai pengambilan dan penetapan nomor urut partai peserta pemilu 2019, di Jakarta, Minggu (18/2/2018).

Kompas TV Ada kisah menarik saat partai politik saat pengundian berlangsung minggu malam termasuk reaksi Partai Hanura yang mendapatkan nomor urut 13.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: