Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Pages

Responsive Ad

PPATK Akan Awasi Semua Transaksi Mencurigakan di Pemilu

PPATK Akan Awasi Semua Transaksi Mencurigakan di Pemilu KOMPAS.com/Ihsanuddin Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PP...

PPATK Akan Awasi Semua Transaksi Mencurigakan di Pemilu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, Selasa (19/12/2017). KOMPAS.com/Ihsanuddin Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, Selasa (19/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan, dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, PPATK akan melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam hal ini, PPATK akan mengawasi secara menyeluruh baik itu terhadap partai, caleg atau calon pesertanya, maupun tim sukses.

"Ya semuanya kita lihat, jadi tidak menargetkan si A, si B, si C itu enggak boleh manargetkan gitu. Tapi semuanya kita waspadai ya," kata Kiagus, usai rapat di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Baca juga: Awasi Dana Kampanye, Bawaslu Teken Nota Kesepahaman dengan PPATK

PPATK menyatakan akan mendukung agar pemilu terselenggara dengan baik, misalnya dengan tidak diwarnai praktik money politics.

"Karena pemilu adalah proses awal dari rekrutmen kepemimpinan kita," ujar Kiagus.

Menurut dia, sejauh ini belum ada temuan terkait rekening mencurigakan. Kerawanan itu berpotensi muncul pada saat pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengesahan suara.

Baca juga: Hindari PPATK, Uang untuk Gubernur Sultra Dicicil Bertahap Kurang dari Rp 500 Juta

Jika ada temuan nanti, lanjut Kiagus, pihaknya bisa meneruskan laporan ke pihak penyelenggara pem ilu, seperti KPU, Bawaslu, atau Satgas Penegak Hukum, bergantung pada temuan PPATK.

"Ya nanti kita lihat, (bisa ke) macam-macam, kalau itu ada yang ke Bawaslu, ada yang ke KPU, ada yang ke satgas penegakan hukum, itu kita lihat kasusnya dan temuannya ya," ujar dia.

Kompas TV PPATK dan Bawaslu menandatangani MOU kerja sama untuk hadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Jelang Pemilu 2019

Berita Terkait

Telusuri Dana WNI dalam "Dokumen Surga", PPATK Disarankan Bentuk Tim Investigasi

PPATK: Kelompok Teroris Manfaatkan Media Sosial untuk Cari Dana

Mantan Ketua PPATK: Jokowi Terlalu Fobia Aturan

PPATK Sebut Istri dan Anak Setya Novanto Bisa Saja Kena Pencucian Uang

PPATK Pantau Transaksi Bitcoin karena Rawan Pencucian Uang

Terkini Lainnya

Politisasi Agama Dinilai Tetap akan Dimainkan di Pemilu 2019

Politisasi Agama Dinilai Tetap akan Dimainkan di Pemilu 2019

Nasional 23/02/2018, 22:31 WIB Buruh Perkebunan Sawit Tewas Tersengat Listrik saat Panen

Buruh Perkebunan Sawit Tewas Tersengat Listrik saat Panen

Regional 23/02/2018, 22:30 WIB Acara yang Penuh Bahagia Itu Berakhir Tragis, Separuh Tamu Undangan Terkubur Longsor

Acara yang Penuh Bahagia Itu Berakhir Tragis, Separuh Tamu Undangan Terkubur Longsor

Regional 23/02/2018, 22:28 WIB Sejumlah Rumah Rusak Parah Tersapu Banjir Bandang di Bengkulu

Sejumlah Rumah Rusak Parah Tersapu Banjir Bandang di Bengkulu

Regional 23/02/2018, 22:25 WIB KPK: Belum Ada Keterangan Novanto yang Signifikan untuk Jadi 'Justice Collaborator'

KPK: Belum Ada Keterangan Novanto yang Signifikan untuk Jadi "Justice Collaborator"

Nasional 23/02/2018, 22:16 WIB Politisi PDI-P: Koalisi Pencapresan Jokowi Harus Dibangun Sejak Awal

Politisi PDI-P: Koalisi Pencapresan Jokowi Harus Dibangun Sejak Awal

Nasional 23/02/2018, 22:14 WIB Tembok Kumuh di Margonda Disulap Jadi Warna-warni

Tembok Kumuh di Margonda Disulap Jadi Warna-warni

Megapolitan 23/02/2018, 22:02 WIB Remaja Ini Alami Depresi karena Pikirkan Biaya Sekolah Adiknya

R emaja Ini Alami Depresi karena Pikirkan Biaya Sekolah Adiknya

Regional 23/02/2018, 22:01 WIB Jokowi Bisa Pilih Ekonom Jadi Cawapres jika...

Jokowi Bisa Pilih Ekonom Jadi Cawapres jika...

Nasional 23/02/2018, 21:53 WIB ICW: Hukum Terpinggirkan di Rezim Jokowi

ICW: Hukum Terpinggirkan di Rezim Jokowi

Nasional 23/02/2018, 21:52 WIB Selain Sistem Ganjil Genap, Akan Ada Jalur Khusus Bus di Tol Cikampek

Selain Sistem Ganjil Genap, Akan Ada Jalur Khusus Bus di Tol Cikampek

Megapolitan 23/02/2018, 21:49 WIB  Lima Sektor Ini Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sulteng 2017

Lima Sektor Ini Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sulteng 2017

Regional 23/02/2018, 21:45 WIB Pemuda Muslim Moderat Masih Rentan Godaan Radikalisme

Pemuda Muslim Moderat Masih Rentan Godaan Radikalisme

Nasional 23/02/2018, 21:43 WIB BPTJ Cegah Skenario Truk Barang Gunakan Jalan Alternatif

BPTJ Cegah Skenario Truk Barang Gunakan Jalan Alternatif

Megapolitan 23/02/2018, 21:40 WIB Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan di Jakarta Utara

Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan di Jakarta Utara

Megapolitan 23/02/2018, 21:32 WIB Load MoreSumber: Google News Pemilu

Reponsive Ads