Sekkab Harus Yakinkan Wakil Rakyat Pentingnya PLTSampah Dhamroni Chudlori Sidoarjo, Bhirawa Program Bupati Sidoarjo membangun pengolahan sa...
Dhamroni Chudlori
Sidoarjo, Bhirawa
Program Bupati Sidoarjo membangun pengolahan sampah Sanitary Landfill dan PLTSampah, sama pentingnya. Tinggal bagaimana Sekkab Sidoarjo, Achmad Zaini, meyakinkan DPRD, karena program itu membutuhkan persetujuan wakil rakyat. Artinya tanpa persetujuan dewan tidak akan jalan.
Anggota Fraksi PKB, Dhamroni Chudlori, Senin (12/1), sanitary landfill yang pendanaannya dari pusat tidak masalah karena sudah mendapat dukungan dari anggota dewan. Proyek dengan bantuan hibah Rp350 miliar bahkan sudah masuk tahap penyelesaian Amdal Lingkungan.
Namun harus dipisahkan Amdalnya dengan, program pengelolaan sampah dengan teknologi pembakaran sampah,dan residu yang dihasilkan sampah dapat digunakan untuk membangk it energy listrik atau yang disebut PLTSa (Pusat Listrik Tenaga Sampah).
â€Kedua teknologi yang digunakan mengolah sampah ini sama baiknya. Hanya sudut pandang anggota dewan itu tidak sama,†ujarnya.
Sekarang menjadi tugas Sekkab dan OPD untuk meyakinkan anggota dewan, kalau PLTSampah dan sanitary landfill itu sama baiknya. PLTSampah ini selama ini menjadi kontroversi karena menelan Rp1,3 triliun menggunakan APBD Sidoarjo.
Pemkab mendapat keuntungan dari PLTSampah, di mana uap yang dihasilkan dari proses pembakaran untuk energy listrik yang dijual ke PLN. Teknologi dari China ini dibeayai investor China yang selanjutnya akan diangsur pembayaran dengan uang APBD Rp100 miliar per tahun. Letak persoalannya di sini karena banyak anggota dewan yang menilai ini proyek ambisius.
Terlepas dari kontroversi itu, Dhamroni, menyatakan, menjadi tugas Sekkab untuk meyakinkan anggota dewan bahwa PLTSampah ini menguntungkan Pemkab dan masyarakat Sidoarjo. Produksi sampah masyarak at sangat tinggi, per harinya mencapai lebih seribu ton. Dan konon bisa dilenyapkan dengan teknologi PLTSa.
Bagaimana dengan Sanitary Landfill yang dibeayai pemerintah pusat? Menurut Dhamroni, kedua program bisa jalan semua. Namun ia mengingatkan, Amndal Sanitary Landfill, jangan sampai digunakan untuk Amdal PLTSa. Hingga kini Amdal PLTSa belum ada, dan sebaiknya itu diselesaikan untuk mendukung percepatan proyek ini. Sekkab harus menempatkan proyek ini sebagai prioritas karena ini merupakan program bupati yang harus dijalankan dengan baik.
Di dalam DPRD Sidoarjo saat ini tengah berkembang apriori terhadap kelangsungan PLTSampah. Tidak jelas arahnya dan hanya buang uang saja. Mereka lebih menekankan bupati untuk jalankan dulu Sanitary landfill yang Amdal sudah ada, dan tinggal dijalkankan saja karena lahan 10 hektar di Jabon sudah disiapkan Pemkab Sidoarjo. [hds]
