KPK tegaskan OTT sebagai peringatan bagi calon kepala daerah ...

KPK tegaskan OTT sebagai peringatan bagi calon kepala daerah ... ...

KPK tegaskan OTT sebagai peringatan bagi calon kepala daerah ...

Merdeka > Peristiwa KPK tegaskan OTT sebagai peringatan bagi calon kepala daerah petahana Rabu, 28 Februari 2018 23:43 Reporter : Hari Ariyanti

Merdeka.com - Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada kepala daerah. Kebanyakan yang terkena OTT adalah kepala daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada serentak pada Juni mendatang atau calon petahana.

BE RITA TERKAIT

Ketua KPK akui ada operasi penangkapan di Kendari
Undang KPK, Golkar minta calon kepala daerah perbarui pakta integritas
Ketua KPK benarkan OTT Bupati Subang

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan OTT yang gencar dilakukan belakangan sebagai peringatan keras khususnya bagi calon petahana agar tidak memanfaatkan anggaran daerah untuk biaya kampanye.

"Ini peringatan keras bagi mereka terutama incumbent yang akan lakukan kompetisi di Pilkada yang akan datang. Tidak hanya incumbent tapi juga calon yang lain," tegasnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2) malam.

Agus mengatakan ada beberapa calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada Pilkada nanti tetapi sebenarnya telah lama dijadikan tersangka. KPK juga mempelajari potensi korupsi dari calon kepala daerah.

"Ini sebetulnya kita mempelajari juga karena ada beberapa calon kepala daerah yang m au kompetisi di Pilkada akan datang. Padahal kita tahu persis yang bersangkutan tak terlalu lama jadi tersangka," ujarnya.

KPK juga mengimbau para calon petahana tidak main-main dengan dana rakyat. KPK kerap menemukan indikasi dana rakyat digunakan sebagai modal kampanye.

"Memang ini sebagai imbauan supaya pada waktu kompetisi tidak main-main dengan dana rakyat yang diamanahkan ke yang bersangkutan. Polanya kan ini dipergunakan untuk kampanye, untuk pemenangan yang bersangkutan untuk Pilkada yang akan datang. Polanya sering seperti itu," paparnya.

Agus menambahkan KPK juga banyak menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan korupsi dari kepala daerah. "Informasi sudah banyak yang masuk dan tidak tertutup kemungkinan daerah lain akan bisa nambah lagi kalau mereka tak berhenti," tandasnya. [eko]